Pemkot Prioritaskan Warga KTP Surabaya untuk Dapat Pekerjaan, Bukan Pendatang

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya memastikan kesempatan warga pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya untuk mendapatkan pekerjaan dan pelatihan Padat Karya tidak berkurang, di tengah fenomena urbanisasi pascalebaran.

“Tidak. Karena kita tidak bisa membatasi kedatangan warga luar ke Kota Surabaya, KTP (luar Surabaya) sejak tahun 2021 tidak pernah kita (beri) bantuan. Kalau kontrak (kerja) tidak sampai 5 tahun, tetap (pakai) KTP asal dan ada keterangan domisili di sini, termasuk yang ada di kos-kosan,” terangnya, Sabtu (29/4/2023).

Penerima program Padat Karya pun, sambungnya, tidak hanya dilihat dari KTP warga Surabaya, tapi juga Kartu Keluarga (KK).

“Padat Karya tidak cuma lihat KTP, tapi juga KK. Kalau bukan keluarga inti ya tidak kami bantu. Karena saya lihat banyak yang dititipkan di KK tidaak semua keluarga inti,” tegasnya.

Terpisah, Achmad Zaini Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, berkomitmen sebanyak 10 ribu lebih perusahaan di Surabaya akan diimbau mengutamakan warga setempat.

“Itu semua sudah kami siapkan khusus Arek Suroboyo. Kemudian kami sudah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 bahwa perusahan di Surabaya sudah dikunci memprioritaskan warga Surabaya, khususnya warga sekitar,” jelasnya.

Untuk memenuhi keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan perusahaan, lanjutnya, pemkot sudah punya pelatihan kerja sesuai bakat dan minat warga Kota Surabaya. Selain itu sudah disiapkan aplikasi ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) yang mempertemukan pencari kerja dan perusahaan yang mencari karyawan.

“Penduduk Surabaya sudah siap dilatih, ada ASSIK. Artinya arek Surabaya dilatih sesuai keahlian dan minatnya. Seperti anak itu keahliannya mengelas, jangan dilatih administrasi, maka minatnya apa, dilatih sesuai minat dan dicarikan pekerjaan,” katanya.

Di sisi lain soal pergerakan jumlah pendatang, Agus Imam Sonhaji Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya belum bisa memastikan karena proses pendataan masih berjalan.

“Kita ingin mencatat sebanyak-banyaknya dan ini sedang kita push pendataan tersebut. Jadi kalau data sekarang, belum bisa menunjukkan data sesungguhnya di lapangan,” katanya. (lta/bil/iss)